Prospera Fase Dua Diluncurkan: Indonesia–Australia Kawal Tata Kelola AI Agar Tak Mengancam Lapangan Kerja
JAKARTA, liputankabarkota.com - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Australia resmi meluncurkan Kemitraan Indonesia–Australia Prospera Fase Dua (2026–2030) bernilai AUD 420 juta di Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026). Peluncuran kerja sama strategis ini berfokus pada penguatan tata kelola digital, pemerintahan digital, serta penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang bertanggung jawab guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan transformasi teknologi tidak menjadi jebakan bagi lapangan kerja di Indonesia.
 |
| Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bersama pejabat terkait saat menghadiri Peluncuran Prospera Fase Dua di Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026). (Foto: Dok. Humas Komdigi) |
Dalam kerja sama senilai AUD 420 juta ini, tata kelola digital, pemerintahan digital, tata kelola data, dan AI masuk dalam agenda transformasi ekonomi yang harus dikawal pemerintah.
Pemerintah menegaskan komitmen mengawal tata kelola AI dan data dalam pelaksanaan Prospera Fase Dua agar AI tidak menjadi jebakan bagi lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan transformasi teknologi, termasuk AI, perlu diantisipasi melalui kerja sama agar tidak mengancam pekerjaan masyarakat.
Indonesia dan Australia memiliki kekuatan ekonomi yang saling melengkapi
Indonesia bertumpu pada manufaktur dan hilirisasi sumber daya, sementara Australia memiliki keunggulan pada sektor jasa berbasis digitalisasi dan teknologi informasi.
“Kita harus bekerja sama menghadapi transformasi teknologi, termasuk AI. Jika tidak, AI dapat menjadi jebakan bagi banyak lapangan kerja,” ujar Airlangga dalam acara Peluncuran Prospera Fase Dua di Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Penguatan tata kelola digital juga menjadi bagian dari agenda ekonomi digital kawasan.
Airlangga menyebut Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital terbesar dan menyoroti kerangka kerja ekonomi digital ASEAN yang mencakup AI, Internet of Things (IoT), dan machine learning.
Implementasinya membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, termasuk dukungan ekosistem pendidikan.
“Untuk melaksanakan transformasi ini, kita membutuhkan sumber daya manusia yang kuat. Pendidikan Australia merupakan bagian dari ekosistem yang dapat mendukung kebutuhan tersebut,” tutur Airlangga.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Prospera Fase Dua diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas dan investasi, serta menciptakan pekerjaan yang lebih baik.
Di tengah ketidakpastian global, risiko iklim, dan perubahan teknologi, penguatan kapasitas lembaga publik menjadi bagian penting dari agenda reformasi ekonomi.
“Kerja sama ini mencakup pemerintahan digital, digitalisasi ekonomi, tata kelola data, serta penggunaan AI yang bertanggung jawab dan dampaknya terhadap masyarakat,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan kerja sama tersebut bertumpu pada tiga prioritas, yaitu memperdalam koordinasi kebijakan ekonomi dan stabilitas makroekonomi, mendorong reformasi agar menghasilkan investasi dan lapangan kerja, serta memperkuat kapasitas manusia dan institusi yang menjalankan reformasi.
Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi perekonomian.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menegaskan Prospera merupakan kemitraan utama Australia dalam mendukung tata kelola ekonomi Indonesia.
Program fase kedua melanjutkan dukungan Australia terhadap pembangunan ekonomi Indonesia selama tiga dekade, dengan nilai kerja sama Prospera sebesar AUD 420 juta untuk periode satu dekade mendatang.
“Ambisi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, investasi yang lebih dalam, keterampilan yang kuat, partisipasi ekonomi yang lebih luas, serta pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik,” ujar Penny Wong.
Prospera Fase Dua akan berfokus pada penguatan institusi ekonomi, peningkatan produktivitas dan investasi, serta pengurangan hambatan partisipasi ekonomi.
Kerja sama ini diharapkan membantu Indonesia merespons perubahan teknologi sekaligus memastikan reformasi ekonomi berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Melalui kemitraan ini, pemerintah menempatkan tata kelola AI dan data sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi.
Penguatan institusi, kesiapan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab menjadi kunci agar perkembangan AI mendukung produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, bukan memperbesar risikonya.
