Pemkab Jepara Siapkan Rp12,5 Miliar untuk Antisipasi Bencana Musim Penghujan
Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp12,5 miliar untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana selama musim penghujan. Kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, dan komunitas pelestari lingkungan di Pendopo Kartini Jepara, Kamis (8/10/2026).
Rapat koordinasi bertema Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan itu dipimpin Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, Asisten I Sekda Jepara Ali Hidayat, serta perwakilan Forkopimda.
Dalam arahannya, Muhammad Ibnu Hajar menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar antisipasi. Menurutnya, koordinasi lintas instansi dan kesiapan di lapangan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta mempercepat penanganan apabila bencana terjadi.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, puncak musim penghujan diprediksi berlangsung pada awal Januari hingga akhir Februari. Perkiraan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan di wilayah yang berpotensi terdampak.
Hajar mencontohkan kejadian bencana di Desa Tempur pada 2025. Menurutnya, koordinasi dan dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam upaya penanganan bencana tersebut.
“Kami mohon, yang menjadi titik-titik bencana ini dapat diidentifikasi oleh Pak Camat dan jajaran forkopimcam, dan disampaikan kesiapannya seperti apa,” kata Hajar.
Ia meminta para camat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) mengidentifikasi titik rawan bencana di wilayah masing-masing. Identifikasi tersebut perlu dilakukan secara langsung untuk mengetahui potensi ancaman sekaligus memastikan kesiapan penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
Selain itu, instansi terkait diminta meningkatkan sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial hingga tingkat desa agar masyarakat mengetahui potensi risiko dan langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana.
Hajar juga meminta BPBD Kabupaten Jepara segera menyampaikan informasi kebencanaan kepada pemerintah kecamatan dan desa. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi masing-masing wilayah dalam menyusun langkah kesiapsiagaan.
Pemkab Jepara Tingkatkan Kesiapan Infrastruktur
Dari sisi pendanaan, Pemkab Jepara telah meningkatkan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan bencana apabila diperlukan.
“Alhamdulillah BTT sudah kita naikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Semoga ini tidak jadi kita pakai, artinya tidak ada bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara,” ujarnya.
Selain menyiapkan anggaran, Pemkab Jepara bersama unsur Forkopimda juga melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan.
Langkah yang telah dilakukan meliputi perbaikan dan normalisasi sungai, perbaikan pintu air, pemasangan trash boom atau penghalang sampah di aliran air, penguatan tebing Kali Pasokan, pelaksanaan klinik pemeliharaan irigasi, serta perbaikan sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Dalam rapat tersebut, peserta juga menyampaikan masukan mengenai keberadaan sungai atau aliran air yang dilaporkan hilang. Menanggapi hal itu, Hajar meminta instansi terkait segera melakukan identifikasi dan menindaklanjuti temuan tersebut.
Identifikasi diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, memastikan fungsi aliran air, serta mengantisipasi potensi persoalan yang dapat meningkatkan risiko bencana pada musim penghujan.
Melalui koordinasi lintas sektor, penguatan infrastruktur, penyediaan anggaran, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, Pemkab Jepara berharap penanganan potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Jepara.
