Gerakan Pangan Murah Serentak di 38 Provinsi, Wamentan Dorong Intervensi Harga Pangan Lebih Cepat

JAKARTA, Liputan Kabar Kota – Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau.

Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa menghadiri Gerakan Pangan Murah Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Foto:Kementerian Pertanian Nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mendorong penguatan intervensi pemerintah agar respons terhadap gejolak harga pangan di daerah dapat dilakukan lebih cepat. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai langkah, termasuk optimalisasi bantuan pangan yang telah direncanakan Presiden.

Saleh mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Namun, menurutnya, program tersebut perlu diiringi upaya berkelanjutan untuk memastikan masyarakat mampu membeli pangan sesuai kebutuhan.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia berharap intervensi pemerintah dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pelaksanaan GPM juga perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.

Dukungan Sarana untuk Respons Harga

Selain menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah memperkuat dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan penanganan gejolak harga.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan. Fasilitas ini antara lain diharapkan membantu memastikan cabai yang dipasarkan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dukungan tersebut diharapkan membantu pemantauan kondisi pangan sekaligus mempercepat intervensi di wilayah yang mengalami ketidakstabilan harga.

“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Saleh.

Beras, Minyak Goreng, hingga Daging Dijual Terjangkau

GPM Nasional diselenggarakan dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan dinas ketahanan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai di kawasan Flyover Kalibata, Cawang-Cililitan; Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur; serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Pemilihan kawasan padat penduduk bertujuan mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung.

Dalam pelaksanaan di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Berbagai komoditas juga dijual dengan harga di bawah harga pasar. Persediaan yang disiapkan di tiga lokasi tersebut meliputi beras SPHP sebanyak 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, dan daging sapi 150 kilogram.

Selain itu, tersedia telur ayam ras sebanyak 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, serta bawang putih 150 kilogram.

Pelaksanaan GPM melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau, serta mempercepat respons terhadap perubahan pasokan dan harga.

11.349 Kegiatan GPM Sepanjang Januari–Oktober 2026

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pelaksanaan GPM di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Jumlah tersebut terdiri atas 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 kegiatan di tingkat provinsi, 8.710 kegiatan di kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.

Kementerian Pertanian bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan GPM. Program ini diharapkan membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau, serta mendukung peningkatan daya beli masyarakat.